KPK menangani kasus korupsi yang melibatkan aparat kepolisian

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, tidak setuju dengan dugaan pemerasan 64 kepala sekolah menengah (SMP) yang diduga melibatkan direktur Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Hayin Suhikto, yang akan ditangani oleh jaksa. Hal ini tidak lain agar tidak terjadi benturan kepentingan.

“Idealnya, aparat penegak hukum harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan lebih adil menumbuhkan rasa percaya masyarakat, ”tegas Nawawi, Rabu (19/8). Berita Terkini

Nawawi melaporkan, kehadiran KPK di Indonesia disebabkan salah satu alasan ketidakpercayaan publik terhadap polisi. Karenanya, KPK hadir untuk melakukan pembenahan terkait kasus-kasus dugaan keterlibatan polisi.

“Di beberapa negara lain, secara umum keberadaan lembaga antikorupsi dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan aparat penegak hukum di negara tersebut untuk menangani kasus korupsi yang dilakukan, baik di lingkungan kerja aparatur itu sendiri,” ujarnya. Nawawi.

Karena itu, kata Nawawi, akan lebih ideal jika KPK menangani dugaan korupsi dana BOS oleh KPK yang melibatkan jaksa perorangan di Indragiri Hulu Kejari. Nawawi juga berharap kejaksaan bisa melimpahkan kasus tersebut ke KPK. Berita Hari Ini

“Menurut saya, akan lebih tepat jika ada kemauan untuk melimpahkan penanganan perkara tersebut ke KPK,” kata Nawawi.

Read More: Batch pertama, Rusia membuat vaksin covid-19

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Kejaksaan Agung Indragiri Hulu berinisial HS sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap 64 Kepala Sekolah Menengah Atas (SMP) di Kabupaten Indragiri Hulu. Kejaksaan Agung menduga HS diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait jabatannya. Berita politik

Selain HS, Kejaksaan Agung juga memutuskan
Kasipidsus Kejari Indragiri Hulu berinisial Kepala OAP dan RFR Penyitaan Aset dalam Pengelolaan Barang Bukti dan Penyitaan Kejaksaan Agung Indragiri Hulu sebagai tersangka.

Kejaksaan Agung menduga pemerasan bantuan operasional sekolah (BOS) berkisar antara Rs 10 juta hingga Rs 65 juta. Jumlah total bukti pemerasan adalah 650 juta Rupiah. Avril Lavigne Fanpage
Ketiga jaksa tersebut diduga melanggar pasal 12 huruf e atau pasal 5 ayat 2 huruf b.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *