Mahasiswa Swasta Tidak Mendapatkan Bantuan Pulsa Rp 150 Ribu

Bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan pembelajaran online, bantuan kredit diberikan maksimal Rp 150 ribu per bulan. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 394 / KMK.02 / 2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020.

Staf Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan, KMK pada dasarnya merupakan bantuan kredit untuk PNS. Namun, siswa juga dapat menerima bantuan kredit. Berita Terkini

Pasalnya, sumber dana untuk program ini berasal dari realokasi anggaran kementerian / lembaga (K / L). Beasiswa ini hanya untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Untuk skema ini ya (PTN) misalnya UGM, UI, STAN, IPDN. Maha Berita Hari Inisiswa aktif ya. Kalau K / L yang bersangkutan masih ada anggaran dan bisa dipindahtangankan akan ditata dan disediakan ruang disana (untuk bantuan kredit), ”ujarnya kepada JawaPos.com, Senin (9 Juli).

Ia juga mencontohkan, kebijakan ini berbeda dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan program bantuan kuota gratis. Jadi, percayalah bahwa tidak akan ada tumpang tindih. Berita Hari Ini

“Tidak ada overlap karena nanti akan ada cross check. Ketika pengguna anggaran masuk, harus dicek terlebih dahulu apakah mahasiswa PTN sudah menerimanya atau belum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Misalnya, siapa pun yang memperolehnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak dapat lagi menerimanya. Jadi, satu hal saja, “jelasnya.

Adapun kriteria mahasiswa yang mendapat bantuan, nantinya pihak universitas akan mengurusnya. Hal yang sama berlaku untuk pencairan sumber daya.

Read More: Buat Isolasi Mandiri, Satgas Siapkan 2 Tower Wisma Atlet karena Melonjaknya kasus covid 19

Selanjutnya akan diteruskan ke instansi terkait yaitu UGM, UI, STAN, IPDN asalkan mahasiswanya belum mendapat bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini ada di kompetensi pengguna anggaran (KPA), masing-masing K / L tentukan, kita hanya buat tanda regulasi, ”imbuhnya. Berita politik

“Tiap KPA mengatur siapa yang menerima, berapa, bagaimana, siapa yang tahu pendistribusiannya adalah badan administrasi (universitas). Mereka mendapat pembinaan (pembinaan), saran mereka, selama anggaran masih ada, tapi bertanggung jawab dan transparan, ”imbuhnya.

Selain itu, anggaran bersifat sementara, sesuai dengan kemampuan untuk merealokasi anggaran K / L yang tersisa. “Tergantung kementerian, kalau kementerian tidak punya uang tidak bisa menganggarkan, kalau ada selebihnya bisa anggaran, tapi anggaran mengikuti KMK 394. Alokasinya mungkin berbeda karena tergantung kapasitas masing-masing K / L”, pungkasnya. .

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bantuan kredit untuk PNS, pelajar, dan masyarakat tertentu berasal dari hasil optimalisasi dan realokasi anggaran. Anggaran pulsa juga ada di atap masing-masing kementerian / lembaga. Avril Lavigne Fanpage

“Pengguna anggaran dan / atau perwakilan pengguna anggaran di setiap kementerian negara / lembaga mengontrol dan mengawasi penyediaan biaya paket data dan komunikasi,” jelasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *