Mengapa Anies Memberi Izin Reklamasi Seluas 155 Hektar untuk Ancol? Inilah Alasannya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan mengapa ia memberikan izin untuk memperluas wilayah Ancol dan Mundo de Fantasia (Dufan) sekitar 155 hektar dalam bentuk pemulihan.
Saat ini, Ancol hanya memiliki 20 hektar lahan yang terbentuk dari TPA 13 sungai dan 30 waduk di Jakarta. Berita Terkini

“Jika yang Anda butuhkan hanya 20 hektar lahan, mengapa Anda melisensikan 155 hektar? Dalam sebuah video yang diunggah ke akun YouTube pemerintah provinsi Jakarta pada Sabtu (11/11/2020).

“Itu sebabnya ada studi dan, berdasarkan hasil studi AMDAL, lokasi yang dibutuhkan adalah 155 hektar. (Besar) 120 hektar di sisi timur, 35 hektar di sisi barat, yang juga memiliki area yang dekat dengan Stasiun MRT Ancol, “lanjutnya. dia, Anies menambahkan bahwa pemulihan ditujukan untuk melindungi warga dari banjir. Bahan TPA adalah hasil pengerukan sungai dan waduk di Jakarta.

Ini berbeda dari program pemulihan 17 pulau sebelumnya, yang disebutkan untuk tujuan komersial. “Bisnis ini, ekspansi ini tidak digunakan untuk tujuan eksklusif, tetapi hanya untuk tujuan komersial, tetapi manfaat lumpur keruk di bumi yang digunakan sebanyak mungkin untuk kepentingan masyarakat Jakarta,” kata Anies. Berita Hari Ini

Izin pemulihan untuk perluasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) no. 237 tahun 2020.

Read More: ABG Lampung Timur Diperkosa Petugas P2TP2A, Karena Dititipkan Oleh Sang Ayah

Anies mendaftar untuk Kepgub pada 24 Februari.
“Berikan izin untuk memperluas area rekreasi dunia fantasi (Dufan), yang mencakup sekitar 35 hektar, dan area rekreasi Taman Impian Timur Ancol, yang mencakup sekitar 120 hektar,” tulis Anies di Kepgub. Berita politik

Kepgub juga mengatakan bahwa implementasi perluasan area terbatas pada pembangunan tempat pembuangan akhir, kehilangan material dan pematangan tanah yang dihasilkan dari ekspansi.
Pengembangan di area ekspansi area harus mengacu pada rencana wilayah Rencana Induk dan pedoman perencanaan Kota (UDGL), serta ketentuan perundang-undangan.

“Hasil dari pelaksanaan pembesaran daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam kata tersebut, harus disertifikasi oleh Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama pemerintah provinsi DKI Jakarta dan menjadi beban bagi PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk”, ditulis Kepgub.
Keberadaan lisensi pemulihan telah menerima kritik dari Koalisi Keadilan Perikanan Populer (KIARA) anggota DPRD DKI. Avril Lavigne Fanpage

Anies, selama kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, mengatakan ia menolak pemulihan di Teluk Jakarta. Jika dipilih, itu akan membatalkan otorisasi pemulihan yang ada.

Beberapa waktu setelah terpilih menjadi gubernur Jakarta, Anies mencabut beberapa otorisasi pemulihan yang telah dikantongi oleh beberapa perusahaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *