The West Sumatra Governor’s Policy Again Makes a Shock

Politik Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah kembali menjadi sorotan. Kali ini, terkait dengan kebijakan dan keputusannya mengangkat Sekda Kota Padang Amasrul yang tidak aktif sebagai ketua DPMD beberapa hari lalu.

Melalui keterangan resminya, Wali Kota Padang Hendri Septa mencontohkan saat dilantik sebagai direktur DPMD, Amasrul masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Padang (Sekdak). Amasrul diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai sekretaris daerah Kota Padang karena terlibat dalam proses penyidikan terkait pelanggaran disiplin pejabat publik berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53/2010. Berita Terkini

Amasrul yang akrab disapa Hendri Septa masih menerima gaji dan tunjangan. Meski sebelumnya Amasrul sudah meminta izin, namun Amasrul pindah ke provinsi tanpa izinnya. Pasalnya, yang bersangkutan masih menjalani proses penerapan disiplin.

Melihat ada yang salah dengan keputusan, kebijakan dan proses pelantikan tersebut, mantan anggota DPRD dan aktivis demokrasi Sumbar Yul Akhyar Sastra melaporkan Gubernur Mahyeldi ke ombudsman RI di kantor perwakilan provinsi Sumbar. Yul menilai ada potensi mismanagement yang dilakukan Gubernur Mahyeldi terkait pelantikan Amasrul. Berita Hari Ini

Di VIVA, Yul Akhyar Sastra menyampaikan laporannya ke Ombudsman Sumbar pada 24 Agustus 2021. Laporan itu dia ajukan atas kemauan sendiri karena melihat potensi praktik mismanagement yang diterapkan Gubernur Mahyeldi.

“Saya lapor Selasa lalu. Laporan itu terkait dugaan tindakan mismanagement terhadap penyelesaian Amasrul sebagai kepala dinas DPMD oleh gubernur provinsi Sumbar Rabu lalu melalui SK gubernur nomor: 821/4421/BKD- 2021, ” kata Yul Akhyari Sastra, Jumat. , 27 Agustus 2021.

Read More: Gibran Rakabuming Asks for Graffiti ‘Poor People Don’t Get Sick’ to be Cleaned

Yul Akhyar Sastra mencontohkan, tindakan yang dilakukan Mahyeldi diduga melanggar Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pejabat Publik, khususnya dalam ketentuan pasal 42 yang mengatur bahwa setiap pejabat yang sedang diperiksa diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang melakukan tindak pidana. Upaya administratif, tidak dapat disetujui untuk pengalihan lembaga. Berita politik

Amasrul menuturkan, Yul sebelumnya adalah Sekda Kota Padang yang dilumpuhkan Wali Kota Padang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin pejabat publik sesuai PP No. 53 Tahun 2010. Jadi, keadaan Amasrul pada saat pelantikannya sedang diselidiki atau tidak? dugaan pelanggaran disiplin.

Oleh karena itu, yang bersangkutan tidak boleh dimutasi dari instansi semula yaitu Pemerintah Daerah Kota Padang menjadi Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, apalagi menjadi pejabat setingkat Kepala Dinas.

“Perbuatan gubernur itu sendiri juga melanggar ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, khususnya ketentuan Pasal 3 yang menyatakan bahwa tujuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan. dan menciptakan kepastian hukum.”, pungkas Yul. Avril Lavigne Fanpage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *